Darah Madura - Kericuhan mewarnai aksi demo puluhan massa di pintu masuk kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Bangkalan, Madura. Kericuhan ini terjadi karena massa memaksa masuk ke dalam kantor pertanahan tersebut. Sejumlah pegawai kantor BPN dan polisi berpakaian preman pun terlibat aksi saling dorong berkali-kali dengan massa.
Kericuhan baru reda setelah puluhan polisi berpakaian lengkap datang dan mem-barikade massa.
Dalam orasinya, mahasiswa mendesak agar BPN bertindak terhadap sejumlah perusahaan dan konglomerat yang menguasai ratusan hektar tanah di sekitar Suramadu. Massa menuding, sekitar enam ratus hektar lebih yang dikuasai konglomerat luar madura tersebut tidak bersertifikat hingga kini.
Selain menggugat keberadaan tanah yang dikuasai konglomerat, massa juga mengecam Badan (BPWS) karena hingga kini lembaga bentukan pemerintah pusat tersebut dinilai belum mampu memberikan nilai positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Madura pasca peresmian Jembatan Suramadu.
Belum puas, puluhan mahasiswa ini juga bergerak mendatangi gedung DPRD Bangkalan dengan tuntutan serupa.
Di Sampang, Demo Anti Korupsi Ricuh Nyaris Bentrok Mahasiswa Dengan Polisi
Puluhan mahasiswa terlibat kericuhan di Kabupaten Sampang, Madura saat menggelar demo kasus korupsi. Kericuhan tersebut terjadi sekitar 100 meter dari kantor DPRS Sampang antara polisi dengan mahasiswa. Massa yang mengatas namakan dirinya Lingkar Rakyat Sampang (LIRAS) ini saling dorong dengan polisi. Bahkan beberapa diantaranya terlibat saling tendang kaki. Polisi juga berusaha merebut poster yang dibawa demonstrans.
Pemicu keributan ini adalah sound system yang dibunyikan secara keras dari atas mobil patroli polisi. Hal tersebut menyebabkan orasi mahasiswa yang memakai mikrofon pun menjadi tidak terdengar.
Dalam orasinya mahasiswa mengkritisi penyakit korupsi yang terjadi di daerahnya terutama di Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Mahasiswa menduga keras, korupsi di instansi tersebut melibatkan sejumlah oknum anggota DPRD Sampang sendiri.
Mahasiswa kemudian diperbolehkan masuk setelah melalui negosiasi alot dengan polisi.
Dihadapan anggota dewan, mahasiswa menuding pihak dewan telah ikut menyuburkan kasus korupsi di Sampang. Hal ini terbukti menurut mahasiswa, dengan munculnya mosi tidak percaya anggota komisi B DPRD Sampang terhadap Abdul Muhlis, Ketua Komisi B yang diduga karena bagi-bagi jatah yang tidak merata.
Mengenai tudingan ini, Badan Kehormatan DPRD Sampang berjanji akan melakukan penyelidikan pada anggota dewan bersangkutan. (Mad Topek)
