PKNU Bangkalan Makin Percaya Diri Sebagai Oposan

Darah Madura – Secara gampang oposisi dalam dunia politik berarti kelompok, golongan atau partai yg menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik dari golongan yg berkuasa.

Kata opposition lazim di-indonesia-kan menjadi oposisi. Kata ini berasal dari bahasa latin oppōnere, yang berarti menentang, menolak atau melawan. Nilai konsep, bentuk, cara, dan alat oposisi itu bervariasi. Nilainya antara kepentingan bersama sampai pada kepentingan pribadi atau kelompok.

Nah, fenomena itu yang kini sedang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Awalnya Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (F-PKNU) melakukan aksi walk out saat pembahasan Kebijakan Umum Angaran Plafon Pengajuan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2012 yang diajukan eksekutif di DPRD Bangkalan minggu kemarin.

Menurut Syofiullah Syarif, Ketua F-PKNU, hal ini dilakukan karena pihaknya menemukan penggelembungan anggaran belanja sebesar Rp146,3 miliar dalam KUA PPAS tersebut. F-PKNU pun meminta, meminta KUA PPAS tersebut harus dirombak total dan hendaknya disesuaikan dengan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD.

Dari titik ini, pihak PKNU yang dikomandoi Ra Imam (KH Imam Bukhori) ini kian menunjukkan sebagai pihak yang berani bersikap sebagaimana layaknya kelompok oposan, yakni menentang dan mengkritik kebijakan eksekutif. Dalam hal ini sebagaimana yang diamini semua pihak di kabupaten Bangkalan, eksekutif dipresentasikan melalui figure Bupati Bangkalan, Fuad Amin, tokoh sentral Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab Bangkalan.

Gerakan oposisi tersebut terus berlanjut. Seperti yang sebut dalam judul tulisan ini, tampaknya makin percaya diri menjadi oposan. Ya, selasa siang (15/11/2011) dalam Pemandangan Umum (PU) tiap fraksi DPRD Bangkalan terhadap Nota Keuangan Bupati Bangkalan tentang RAPBD tahun anggaran 2012, F-PKNU mengkritik kinerja Pemkab Bangkalan yang dianggapnya tidak baik. Menurut F-PKNU, hal tersebut ditandai TIDAK adanya pencapaian yang signifikan dalam mengatasi masalah-masalah social seperti pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan .

menurut F-PKNU, ini memberikan kesan seakan-akan masalah kemiskinan dan dan pengguran diharamkan untuk dibahas dalam pembahasan dokumen KUA-PPAS maupun RAPBD Kab Bangkalan 2011.

KH Imam Bukhori Bersama Sejumlah Pengurus PKNU Kab Bangkalan

Kritik fraksi ini bukan hanya itu saja. Mereka juga menyoroti persoalan2 mendasar di pedesaan di Kab Bangkalan yang tidak menggembirakan. Mulai masalah air bersih, kurangnya tenaga guru di pedesaan hingga masih adanya desa-desa yang belum tersentuh jaringan listrik.

Sebenarnya masih banyak yang disampaikan fraksi tersebut terkait berbagai kebijakan pihak eksekutif. Namun jika saya harus tulis semua disini, wadoooow…. Panjangnya! Namun yang pasti munculnya kaum oposan di tataran legislative di Kab Bangkalan adalah sebuah fenomena baru atau jarang terjadi. Harus dipahami, selama kritik dari oposisi itu masih dalam rangka yang konstruktif demi peningkatan taraf hidup masyarakat banyak, maka itu bagus. Karena dengan begitu, pihak oposisi berada pada rel fungsi control yang seharusnya mereka lakukan. (Mad Topek)