Sebagaimana diketahui, BPWS merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk memacu pertumbuhan pulau Madura pasca diresmikannya Jembatan Suramadu pada 10 Juni 2008 lalu.
Persoalan tersebut dilontarkan mantan Asisten Pembangunan dan Ekonomi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim Chairul Jailani, Sabtu (16/072011) saat pertemuan antara Badan Silaturahmi Ulama Pondok Pesantren (BASSRA) se Madura dengan Badan Pelaksana (BP) BPWS di Ponpes Nurul Amanah di Kec Tanah Merah, Bangkalan. Dalam pertemuan yang dipandu KH Nuruddin Ar Rahman ini, Chairul Jailani mengungkapkan Madura patut mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah pusat maupun provinsi.
Terkait hal tersebut, dijelaskan beberapa komponen yang harus diprioritaskan. Diantaranya sumber daya manusia (SDM) terkait fisik, pendidikan, dan ekonomi-sosial. ”Tiga hal itu yang harus menjadi fokus dan prioritas. Maka harus dirembugkan bersama antara BPWS dengan para stakeholder termasuk para ulama,” tuturnya. Dia menegaskan, IPM Madura merupakan ”pekerjaan rumah (PR)" BPWS yang harus mendapat perhatian khusus.
Pria yang kini aktif di Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Jatim) tersebut pun menjabarkan tingkat IPM di 4 kabupaten di Madura. ”Bangkalan 64, Pamekasan 64, Sumenep 65, yang terendah Sampang dengan angka 59. Mohon maaf para ulama Sampang, ini berarti butuh perhatian kita bersama,” tegasnya. Dia menambahkan, IPM di Madura masih kalah jauh dengan kabupaten-kabupaten terdekat yang masuk dalam lingkup Germa Kertosusila (Gresik, Madura, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan). ”Jadi tidak salah kalau BPWS nanti menggerojok Madura dengan penyiapan SDM,” tuturnya.
Namun yang terpenting, ikhtiar yang kokoh membangun jangan sampai meninggalkan kearifan lokal, yakni nilai-nilai budaya dan religius yang selama ini sangat kental di kalangan masyarakat Madura. Chairul Jailani pun meminta dukungan penuh para kiai Madura guna mengwujudkan hal tersebut.
”Saya kira untuk itu BPWS harus didukung para kiai. Mengapa? Karena BPWS ini merupakan akses pemerintah pusat membangun Madura. Di samping itu, para ulama seharusnya mendukung BPWS juga dalam proses pembangunan infrastruktur lainnya. Misalnya dalam hal pembebasan tanah untuk pembagunan. Jika tidak ada lahan untuk dibangun, bagaimana BPWS akan mempercepat pembagunan dan pertumbuhan ekonomi Madura,” paparnya.
Sementara itu, Kepala BP-BPWS Mohamad Irian yang datang bersama para stafnya mengatakan pihaknya memang menaruh perhatian besar terhadap penyiapan SDM Madura. Dalam presentasi rencana kerjanya, Irian menyatakan peningkatan IPM merupakan bagian dari skenario besar membangun SDM Madura. ”Kami akan fasilitasi pembangunan SDM Madura untuk mengelola pembangunan yang juga akan berbasis religius,” terangnya. Saat ini, sambungnya, BPWS tengah memetakan SDM Madura dan potensi apa saja yang bisa dikembangkan. Sehingga, keberadaan potensi daerah dan kesiapan SDM akan saling mendukung.
Para ulama BASSRA yang hadir pun tampaknya menyadari betul hal tersebut. Kesiapan SDM Madura dalam menghadapi pembangunan merupakan hal pokok untuk segera tingkatkan semaksimal mungkin. ”Kami tidak mau nanti masyarakat menjadi penonton. Atau meski tidak jadi penonton, jadi buruh semua misalnya, kami juga tidak berharap demikian,” ujar KH Sufyan dari Sumenep. Dari diskusi tersebut muncul banyak usulan agar BPWS bisa meningkatkan SDM Madura yang diantaranya juga melibatkan pondok pesantren. Salah satu usulannya adalah membangun pondok pesantren berbasis teknologi. Nah, ini kayaknya usul cerdas bukan?
Hal lain mengenai kinerja BPWS juga muncul dalam pertemuan tersebut. Diantaranya berkaitan dengan pembebasan lahan untuk pembangunan rest area Suramadu sisi Madura yang akan dilaksanakan BPWS dalam waktu dekat. KH. Abdurrahman dari Bangkalan meminta BPWS tidak melibatkan pihak ketiga dalam pembelian lahan terhadap warga. ”Sebab, hal itu akan memunculkan konflik horisontal baru. Mohon ini diperhatikan betul agar pembangunan Madura bisa segera terwujud,” harapnya. (NARA - Mad Topek)
